Pajak Korporasi Turun, Meningkatkan Investasi dan Pengusaha Baru

22

Jakarta, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia meyakini bahwa setelah adanya tax amnesty ini, pengusaha akan membayar pajak dengan taat setelahnya.

“Kalau saya yakin, karena di era transparansi dan terbuka ini, sudah pasti saya yakin akan bayar. Karena dari awal HIPMI mendukung terhadap tax amnesty ini, cek saja, pas UU masih pro kontra, HIPMI yang mendukung UU, mengapa? Karena kita berpikir bahwa masa lalu masih liku-liku, nah, ini ada momentum,” ujar Bahlil, Selasa (4/10).

Ia mengharapkan, ke depan, pengusaha dan petugas pajak tidak boleh kucing-kucingan untuk membayar pajaknya. “Kita harus sama-sama merasa berkewajibanlah, baik pemerintah kepada warga negara maupun warga negara kepada pemerintah,” kata Bahlil.

Bahlil pun menuturkan, kalau tarif korporasi memang harus diturunkan, itu karena pembayaran pajak 25% bisa menurunkan daya saing Indonesia. “Dan negara kita kalah dengan yang lain, kita 25%, yang lain ada yang sampai 10%. Berarti kan kita menaikan harga jual, sementara di negara lain justru menurunkan harga jual,” ucapnya.

Ia pun berharap, dengan adanya transparansi, maka pemerintah juga harus berupaya aktif menurunkan tingkat persentase terhadap PPh Badan. “Bila perlu pada pajak-pajak yang lain. Itu dimaknai sebagai bagian stimulus untuk mendorong pengusaha agar lebih terbuka lagi dan ini jangan dikejar maksimal angka presentasenya, tapi yang dikejar adalah seberapa besar objek pajak dan transparansi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya,” ujarnya.

Bahlil pun menyetujui agar perusahaan bisa berperan sampai ke desa-desa. “Harusnya iya. Karena negara yang kuat bukan hanya rakyatnya yang kuat. Tapi negara yang kuat, itu karena pemerintah dan rakyatnya yang kuat. Nah, rakyat Indonesia di luar negeri kan banyak yang kuat dalam konteks ekonomi, tapi negaranya kan nggak kuat, nggak maksimal,” katanya.

Karena itu, Bahlil ingin ke depanya Indonesia dapat maju, lalu pertumbuhan dunia usaha harus diperbanyak. “Kita itu jumlah pengusahanya baru 1,6% dari total populasi penduduk nasional, sementara di Singapura itu 7%, di Malaysia 5%, di Thailand 4%, di Vietnam 3,4%, dan di Filipina 3%. Kalau kita mau negara maju dengan pajak kita bagus, maka menciptakan pengusaha-pengusaha baru dengan memenuhi kuota minimal 2%,” katanya.

Kalau ada tambahan pengusaha, menurutnya, maka akan tercipta objek pajak baru. Ia juga mengatakan bahwa korporasi juga harus diberikan insentif, seperti korporasi yang melakukan investasi di daerah-daerah yang sulit, maka harus diberikan keringanan pajak. “Yang pertama bebas pajak. Dia karena berani melakukan investasi yang dianggap susah, ketika sudah stabil baru dipungut tax-nya,” imbuh Bahlil.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: