Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tax amnesty harus menjadi momentum reformasi pajak. Lantas, apa respons Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, terhadap permintaan Jokowi itu?

Menurut Sri Mulyani saat masyarakat sudah antusias ikut tax amnesty dan melakukan deklarasi harta, ini merupakan informasi berharga untuk memperbaiki basis pajak dan digunakan dengan baik tanpa penyalahgunaan. Agar hal ini bisa terwujud, maka harus ada reformasi di bidang pajak.

Pertama, harus ada reformasi peraturan perundang-undangan.

Kedua, reformasi sumber daya manusia dan kapasitasnya.

Ketiga, reformasi dalam hal profesionalitas dan kompetensi.

“Ini penting sekali. Harus menjadi momentum untuk memperbaiki,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Rabu (28/9/2016).

Dia menambahkan, dengan adanya reformasi perpajakan, maka Ditjen Pajak akan dipercaya dalam mengelola data informasi pajak masyarakat.

“Sehingga saat mengelola data dan informasi masyarakat tetap bisa percaya, masyarakat tidak khawatir, dan tetap patuh,” tutur Sri Mulyani.

Sumber: DETIK

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Tanpa kategori

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty