Ganjalan Amnesti Pajak Mulai Diurai

Hasil gambar untuk amnesti pajakJAKARTA – Pemerintah mencoba mengurai satu per satu ganjalan pelaksanaan program pengampunan pajak ( tax amnesty). Upaya ini penting untuk mengikis kekhawatiran para wajib pajak, serta menepis tudingan bahwa tax amnesty salah sasaran.

Kemarin (29/8), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. “Ini untuk menjawab keluhan masyarakat,” tandas Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak, Senin (29/8).

Aturan ini antara lain menjelaskan kelompok masyarakat yang terbebas dari program tax amnesty. Beleid tersebut juga menjelaskan status harta warisan dalam program tax amnesty, serta menegaskan basis perhitungan nilai harta yang dilaporkan dalam amnesti pajak.

Ihwal kalangan masyarakat yang terbebas dari tax amnesti, sebagai contoh. Aturan ini menetapkan pensiunan, masyarakat yang bersumber penghasilannya hanya dari satu sumber, atau masyarakat berpenghasilan di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), terbebas dari tax amnesty.

Adapun tentang status harta warisan, aturan tersebut menyatakan bahwa warisan dan harta hibah bukan merupakan objek pengampunan pajak. Asalkan, ahli waris atau penerima hibah tidak memiliki penghasilan, atau nilai penghasilannya di bawah PTKP.

Penegasan harta warisan ini boleh jadi melegakan para duda atau janda pensiunan. Maklum, saat ini banyak di antaranya yang menerima harta warisan bernilai besar dari pasangannya. Namun penghasilan bulanan mereka pas-pasan karena hanya bersandar pada gaji pensiunan.

Ketentuan lain yang juga penting disimak adalah status harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan, namun belum dilaporkan dalam SPT. Nah, aturan ini membolehkan pembetulan SPT tahunan pajak penghasilan. Bagi wajib pajak tersebut, mengikuti tax amnesty adalah pilihan.

Tapi konsekuensinya, aparat pajak bisa memeriksa laporan pajaknya. Jika ditemukan aset yang disembunyikan, ia akan didenda berlipat.

Sebagai catatan, keluarnya aturan Dirjen Pajak ini berbarengan dengan menguatnya gugatan sejumlah kalangan terhadap pelaksanaan tax amnesty. Muhamadiyah, misalanya, akan mengajukan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusup menilai wajar bila UU Pengampunan Pajak digugat. Dia menilai, sasaran tax amnesty mulai bergeser, dari awal menyasar aset dan pajak konglomerat Indonesia di luar negeri, kini menyasar seluruh wajib pajak.

Toh, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah tak gentar dengan gugatan itu. “Kami siap menghadapi semua gugatan di MK,” tandasnya.

Poin Penting Perdirjen 11/PJ/2016

  1. Wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan pengampunan pajak.
  2. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, Tenaga Kerja Indonesia, atau subyek pajak warisan yang belum terbagi,yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak.
  3. WNI yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak luar negeri dan dapat menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak.
  4. Jika WP seperti dalam poin 2 dan poin 3 tidak menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak, ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak yang mengatur perlakuan harta tambahan dan pengenaan sanksi hingga 200%, tidak diterapkan.
  5. Pengertian harta tambahan di pasal 6 UU Pengampunan Pajak adalah harta warisan dan/atau harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan.
  6. Harta warisan dan harta hibahan bukan merupakan objek pengampunan pajak jika diterima ahli waris atau penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilan di bawah PTKP. Sudah dilaporkan di SPT pewaris atau SPT pemberi hibah.
  7. WP yang tidak menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak dapat menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan atau membetulkan SPT tahunan pajak penghasilan.
  8. Harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek PPh dan belum dilaporkan, bisa dilakukan pembetulan atau dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan.
  9. Jika WP tidak menggunakan pengampunan pajak dan ditemukan data atau informasi atas harta sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT PPh, maka ketentuan UU Pengampunan Pajak diterapkan.
  10. Nilai wajar harta tambahn menggambarkan kondisi aset yang sejenis atau setara berdasrkan penilaian WP dan tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Ditjen Pajak.

Penulis: Agus Triyono, Hasyim Ashari

Sumber: Harian Kontan, 30 Agustus 2016

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: