Sembilan Profesi Jadi Target

8

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah memetakan sembilan jenis profesi yang dinilai potensial untuk memperluas basis peserta program pengampunan (amnesti) pajak. Strategi ini dilakukan seiring dengan target pemerintah untuk menggenjot pendapatan dari amnesti pajak periode II dan III. “Kami berharap akan semakin banyak individu yang ikut,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sembilan profesi itu adalah notaris, dokter, konsultan pajak, pengacara, arsitek, akuntan, penilai, gubernur dan wakil gubernur, serta komisaris dan direksi badan usaha milik negara (BUMN). Total jumlah nomor induk kependudukan untuk Sembilan profesi ini mencapai 160 ribu orang. Setelah dilakukan pencocokan, sebanyak 46 ribu NIK sesuai dengan nomor pokok wajib pajaknya. Dari angka itu, baru 7.738 wajib pajak (WP) yang mengikuti amnesty, sehingga masih ada potensi 38.329 WP.

“Yang belum ikut bisa saja karena sudah patuh banget, makanya enggak perlu ikut tax amnesty,” katanya.

Sri mengatakan Sembilan profesi ini adalah daftar awal untuk dikembangkan. Nantinya, profesi lain juga akan dibalik untuk memperluas basis WP, di antaranya pegawai negeri sipil golongan III ke atas, pejabat structural dan fungsional, bahkan hingga dosen dan profesor. “Dari jumlah profesi tersebut, kami tidak berasumsi semua kaya, berbeda-beda. Saya juga tidak menghakimi semua harus membayar.” Ujarnya.

Namun Sri tiidak menyebutkan peluasan potensi peserta amnesti pajak akan menyasar para politikus kaya dan anggota parlemen. Dalam memperluas basis data, kata dia, pemerintah menyiapkan beberapa strategi. Di antaranya, pemetaan data kekayaan yang dilaporkan wajib pajak (WP) pada surat pernyataan harta (SPH) dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.

Hingga 12 Oktober, program pengampunan pajak sudah meraih partisipasi dari 405.405 WP. Adapun jumlah uang tebusan yang masuk mencapai Rp 93,49 triliun dan deklarasi harta Rp 3.826,31 triliun. Namun angka repatriasi masih minim, yakni hanya Rp 142,7 triliun.

Direktur Eksekutif Conter for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengatakan pencapaian dana repatriasi yang minim disebabkan oleh regulasi dan teknis terkait dengan penerapan amnesti pajak. “Pemerintah butuh terobosan,” katanya.

Dari sisi regulasi, Yustinus mengatakan ada beberapa ketentuan yang sempat menghambat masuknya amnesti pajak. Salah satunya ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, bagi wajib pajak (WP) yang memiliki harta tidak langsung atau special purpose vehicle (SPV). Beleid tersebut mengharuskan SPV dibubarkan dan dibalik nama jika pemilik ingin ikut amnesti pajak. “Aturan pembubaran SPV bikin sulit karena itu salah satunya fungsinya untuk utang,” kata Yustinus.

Peraturan tersebut kemudian direvisi. SPV tidak perlu dibubarkan melainkan diganti dengan deklarasi luar negeri. Pemerintah juga telah menyiapkan aturan yang terkait dengan trust untuk menumpang dana repatriasi. Namun Yustinus mengatakan banyak orang belum percaya pada stabilitas politik dan kepastian hukum di Indonesia. “Jadi, masih wait and see,” katanya.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: